Tulisan IBD 3

1.      KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN PENDERITAAN

Penderitaan masyarakat dalam masalah kemiskinan

masalah kemiskinan sering kali selalu kita lihat,terutama di negeri ini.penderitaan yang sampai saat ini belum bisa diatasi dan mungkin belum ditemukan akar permasalahannya yaitu adalah kemiskinan yang sering membedakan kesenjangan sosial setiap orang.contohnya adalah penderitaan masyarakat paua yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah,masyarakat papua menuntut keadilan terhadpa pemerintah pusat karena mereka selama ini hidup di negra yang merdeka dengan nasib yang menderita,memang sangat miris melihat penderitaan rakyat papua yang memiliki sumberdaya yangberpotensi untuk aset dan peningkatan devisa negara tetapi malah mereka malah merasakan penderitaan yang luar biasa seperti mislanyakelaparan dan masih banyaknya orang papuayang mengalami gizi bueuk bahkan yang lebih parahnya lagi di daerah pedalamannya masih sering dijumpai masyarakat yang memakan umbi-umbian sebagai panganan penyambung hidup,ini terjadi karena akses transportasi menuju daerah tersebut masih sangatlah jauh dari perkotaan dan tidak adanya biaya yang cukup untuk membeli beras.memang miris bangsa indonesia yang dikenal sebagai salah satu penghasil beras terbesar didunia harus masih melihat rakyatnya kelaparan karena tidak dapat menikmati hasil kekayaan bangsanya sendiri.papua memang pulau yang memiliki banyak kekayaan tetapi jika pemerintah tidak pekaterhadap semua ini mungkin kita tinggal hanya menhitung hari memnunggu rakyat papua merdeka,karenapenderitaan yang mereka rasakan selamaini memang sudah cukup mebcapai puncaknya selain menderita karena kekurangan bbahan makanan mereka juga masih tertinggal di masalahpendidikan dan kemajuan teknologi pun menjadi masalah penderitaan yang harus bisa di atasi oleh pemerintah.apakah pemerintah sadar akan penderitaan yang di alami oleh rakyat papua selama ini? itulah pertanyaan yang masih menunggu jawaban.ataukah sebenarnya pemerintah itu tahu terhadap penderitaan tersebut tetapi mereka malah jadi pura-pura tidak tahu karena mereka sendiri tidak tahu harus berbuat apa.

DERITA TKI DI LUAR NEGERI

Sepanjang tahun 2011 wajah negeri ini terus diharu-birukan oleh derita buruh migran Indonesia yang mengalami penangkapan, aksi kekerasan, pengusiran, perkosaan bahkan kematian di luar negeri. Yang paling mengharukan tentu saja pemancungan Ruyati di Arab Saudi, beberapa waktu lalu.          

"Eksekusi pemancungan terhadap Ruyati membuka kotak pandora ratusan kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara yang selama ini ditutup-tutupi," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).               

Pagi ini Migrant Care bersama keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri menggelar aksi damai di kawasan tersebut.             

Anis menambahkan, sampai sekarang buruh migran yang mengalami berbagai kasus masih banyak dan belum juga diselesaikan oleh pemerintah baik itu lewat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun Kementerian Luar Negeri.            

"Tercatat 417 terancam hukuman mati; 1 orang menunggu eksekusi mati; kekerasan fisik 3 ribu lebih; kekerasan seksual 1.234 orang; meninggal dunia 1.203 orang," beber Anis.   

Data tersebut, menurut Anis tidak termasuk TKI overstayer di Saudi Arabia, kerja tidak layak, gaji tidak dibayar dan terancam deportasi dari Malaysia. Dari data Migrant Care, lanjutnya, sampai saat ini 228.193 buruh migran Indonesia menghadapi masalah di luar negeri.           

"Pemerintah Indonesia mestinya harus berani mengambil langkah konkret bukan saling lempar tanggungjawab untuk mereformasi penempatan perlindungan yang berstandar HAM bagi buruh migran secara komprehensif dan radikal," demikian Anis.

MASIH ADAKAH KEADILAN DI NEGERI INI ?

Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasibnya Prita Mulyasari. Sudah tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, mengeluhkan (disatu sisi ini sebenarnya feeding dari konsumen itu merupakan hal yang baik buat pihak produsen yang dikeluhi sebagai bahan masukan untuk memperbaiki diri) tapi ternyata malah berbuah tuduhan pencemaran nama baik yang ujung nasib dirinya bisa berakhir di penjara.

Sesungguhnya dalam kasus ini, jika dilihat dari salah satu sudut pandang yang lain, sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah kasus pembalikan logika, atau logika ngawur yang dilegalkan. Ujungnya bisa melegalkan pihak yang lebih kuat dan yang lebih berkuasa (Pemerintah atau pemilik modal capital atau kelompok-kelompok lainnya) untuk bertindak sewenang-wenangan kepada mereka yang lemah, sehingga akan menciptakan masyarakat yang bertata nilai melanggengkan ketidakadilan.

Disatu sisi, justru banyak situs-situs (berkonten pornografi maupun yang tidak berkonten pornografi) yang pada dasarnya melakukan pelecehan dan penghinaan serta pencemaran nama baik kepada pihak-pihak tertentu (personal atau institusi atau agama) malah didiamkan saja.

Pihak berwenang seakan malahan seperti tutup mata saja, yang tak tertutup kemungkinan itu terkandung maksud dibalik tindakan pembiaran serta pemberian kesempatan langgengnya eksistensi dirinya itu untuk melanggengkan tindakan pelecehan amoralnya.

Padahal, banyak situs-situs itu yang sangat kentara dimiliki dan dioperasikan oleh warganegara Indonesia, dalam arti kata para pelakunya masih dalam jangkauan tangan aparat penegak hukum dan domisilinya masih ada diwilayah cangkupan hukum Negara Indonesia.

Melacak keberadaannya jelas terlampau kasat mata, melacak keberadaan siapa pelakunya (bagi aparat penegak hukum Negara dengan kelengkapan aparat lain sebagai pendukung fungsinya beserta segala fasilitas kelengkapan peralatannya) jelas sangat mungkin dilakukan dan bukan suatu kesulitan besar untuk melakukannya. Tentunya itu jika ada kemauan dan goodwill politik dari para pejabatnya.

Namun begitulah nasib mereka yang lemah, tak ada keadilan buat mereka. Sampai kapan ini akan berlangsung di Negara yang berfalsafah dasar Pancasila ?.

Harapan kita, sebagai rakyat kecil yang tak berdaya, semoga keadilan bukan hanya impian saja. Karena tanpa adanya aspek keadilan sesungguhnya tak akan ada artinya sejahtera.

2.   KASUS KASUS YANG BERKAITAN DENGAN KEGELISAHAN

Kegelisahan Dalam Menghadapi Kemiskinan

   Amerika Serikat sebagainegara maju  pernah menghadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa resesi ekonomi tahun 1930-an. Bahkan, tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan, Amerika Serikat juga telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau 1/6 dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Bank Dunia (World Bank) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab kedalam kemiskinan dan menyebabkan suatu kegelisahan.  

Dari perspektif lapangan kerja, gambaran umum solusi untuk mengatasi kegelisahan dalam menghadapi kemiskinan dengan membuka akses bagi individu pada seluruh sumber daya. Misalnya, dengan memberikan akses bagi individu miskin pada ketersediaan lahan olahan ditambah dengan skema pinjaman yang menarik dan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan, akan memungkinkan individu miskin tersebut untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga dalam waktu tertentu dapat diharapkan individu miskin tersebut akan sanggup memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidupanya.

Namun selain membuka akses yang ada diatas, masih diperlukan satu langkah penting lainnya untuk menghadapi kegelisahan kemiskinan, dengan memberikan jaminan sosial kepada individu tertentu yang berhadapan dengan segenap keterbatasan misalnya orang-orang cacat dan lanjut usia